Memaknai Kemacetan Ibukota

Memaknai Kemacetan Ibukota

Kerumitan masalah Ibukota bisa dilihat dari persoalan keseharian yang sering kita jumpai, terutamanya masalah kemacetan. Belum banyak literatur ilmiah yang spesifik menjelaskan penyebab kemacetan Jakarta itu apa saja, rekomendasi saran ilmiah yang berhasil diterapkan pemerintah kota rasanya juga sulit ditemui. Karena kemacetan menjadi masalah keseharian, literatur ilmiah berikut sarannya tak berkontribusi besar untuk pemangku kepentingan kota terutama kaitannya dengan regulasi. Adapun tulisan ini tidak didasari pernyataan ilmiah, lebih didasari pengamatan dan pengalaman keseharian. Contoh pengalaman penulis, saat baru beberapa meter berangkat dari kediaman biasanya sudah berjumpa dengan kemacetan jalanan, bisa disebabkan perilaku pengemudi angkot yang menghentikan kendaraannya sembarangan, kendaraan terutama jenis mobil parkir menggunakan bahu jalan, putaran jalan yang menghambat laju kendaraan, atau memang jumlah kendaraan yang makin hari bertambah seiring dengan rendahnya peningkatan kuantitas jalan raya.

            Berbagai penyebab bisa diungkapkan siapapun untuk masalah kemacetan tersebut, didasari dengan pengamatan dan pengalaman masing-masing. Siapapun kecil kemungkinannya untuk menghindari kemacetan jalan raya, iring-iringan rombongan RI 1 yang mendapat perlakuan istimewa di jalan raya sering mendapat cemooh dari warga nya sendiri, lalu bagaimana pula dengan orang biasa yang terbiasa dengan kemacetan. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Ibukota, ketika berada di tengah kemacetan biasanya kita akan mengumpat sendiri untuk situasi ini. Bagi penulis sendiri, saat berangkat ke kantor di daerah Menteng untuk menghindari kemacetan yang berdampak pada lelah fisik dan tekanan batin, penulis lebih memilih memberangkatkan diri lebih pagi dari kebanyakan orang. Kemacetan lalu lintas mungkin berdampak pada pola hidup manusia, saat kemacetan dianggap sebuah masalah besar bagi diri seseorang maka berangkat lebih pagi dianggap sebagai solusi sederhana baginya. Sikap tersebut menjadi terpola dengan sendiri dalam hidup masyarakat akibat masalah kemacetan Ibukota.

Mencermati kemacetan, ada masalah, ada penyebab, dan harusnya ada pula solusi untuk hal itu, bukan lagi solusi sederhana yang datangnya dari orang per orang sebagai anggota masyarakat. Solusi itu sudah sewaktunya datang dari pemerintah, solusi yang lalu-lalu belum mampu mengatasi persoalan yang ada. Pengadaan transportasi massal transjakarta belum bisa dikatakan sebagai solusi ampuh untuk mengatasi kemacetan ibukota, justru yang terjadi selama ini masalah-masalah baru yang tampak dari transportasi massal tersebut, seperti ketidaksterilan jalur busway, kualitas dan kuantitas armada transjakarta, kualitas pelayanan unit kerja transjakarta dan segenap sumber daya manusiannya masih jauh dari standar pelayanan minimum.  Saling melempar tanggung jawab merupakan kebiasaan dari pemerintah selama ini, terutama di pihak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan Unit Pelayanan Transjakarta.

Intervensi Pemerintah: Mengikat Warga dan Membangun Kota

Pemerintah, legislatif dan eksekutif, pusat dan daerah harusnya memiliki kuasa penuh untuk membangun kota dan membangun warganya. Kuasa yang dimiliki serasa tidak punya makna karena masalah kemacetan masih dialami kebanyakan warganya, kalaupun harus beralibi dengan saling lempar tanggung jawab, kuasa tersebut harus bertemu di satu titik solusi. Dimanapun, warga merupakan pihak yang dipimpin, pemerintah yang memimpin penuh warganya melalui mandat yang diberikan saat di pemilihan umum dulu. Tampaknya kuasa mereka tidak tangguh karena kehadiran pihak swasta yang orientasi nya pada laba. Alur berpikirnya, kemacetan selain lambatnya peningkatan kuantitas jalan raya, sangat berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan, mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor diproduksi dan didistribusi oleh pihak yang berkuasa untuk hal itu, mereka para pengusaha di bidang kendaraan bermotor. Pendistribusian kendaraan seolah tidak pernah berhenti, buktinya, semakin hari rasanya jumlah kendaraan semakin banyak, makin sedikit ruang lowong di jalan raya. Bayangkan berapa tahun kemudian jika saat ini hal tersebut tidak terpikirkan sama sekali oleh Pemerintah.

Penulis mengacungkan apresiasi setinggi-tingginya saat ada pemerintah yang berani memanfaatkan kuasanya untuk menghentikan produksi dan distribusi kendaraan di suatu kota yang sudah sangat sakit. Dalam kuasa itu pemerintah dapat dan mampu untuk mengintervensi pihak swasta dalam mengatur hal produksi dan distribusi kendaraan, terutama untuk kota Jakarta. Yang terlihat saat ini justru pemerintah yang terkesan diintervensi swasta sehingga laju produksi dan distribusi kendaraan begitu cepat, akibatnya laju kendaraan di jalan raya semakin hari semakin terhambat. Selain intervensi terhadap pihak swasta, pemerintah dapat dan mampu mengintervensi warganya sendiri terkait kepemilikan kendaraan pribadinya, kuasa melalui regulasi/aturan berada di tangan pemerintah bersama legislatif (wakil rakyatnya), hanya soal regulasi terutama pembuatan regulasi yang tidak mampu dimiliki oleh warga negara, jika-pun bisa hanya melalui saluran aspirasi pada wakilnya yang ada di Senayan (nasional) dan Kebon Sirih (Jakarta).

Melalui intervensi pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang mengikat semua warga tanpa terkecuali, antara lain, mengatur jumlah maksimal kendaraan pribadi, mengatur biaya pajak kendaraan pada negara dengan orientasi biaya maksimal, menegakkan aturan lalu lintas tanpa peluang berdamai di jalan dengan aparat. Dengan regulasi tersebut seolah warga yang menjadi pengendari semakin diikat oleh aturan, semakin dipaksa untuk meninggalkan kendaraan pribadinya. Agar pemaksaan secara massif itu tidak menimbulkan gesekan dengan warganya, transportasi massal dimaksimalkan manfaat dan fungsinya. Besarnya anggaran untuk hal tersebut rasanya tidak sia-sia bagi solusi suatu masalah akut Ibukota. Semakin lama pemerintah alpa untuk masalah kota dan warganya, persoalan kemacetan akan  terus menerus bereproduksi di tengah kehidupan masyarakat, kemunculan pak ogah, perilaku aparat (polantas dan dishub) yang mudah tersuap di jalan, perilaku menerobos jalur cepat dan jalur busway, dan perparkiran liar. Reproduksi masalah hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, kemacetan masih menjadi masalah mayoritas warga kota. Masalah dan turunannya bisa berhenti saat pemerintah yang berkuasa mampu menggunakan kuasanya, mengintervensi warga di dalam kotanya, ujungnya pada tujuan pembangunan kota menjadi beradab dan memberi kenyamanan bagi penghuninya.