Kehadiran transportasi
publik seperti bis Transjakarta bertujuan untuk mengurangi kemacetan Ibukota,
diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi
tersebut maka jumlah kendaraan pribadi di jalanan Ibukota dapat ditekan. Sejak Tahun
pertama kehadiran Transjakarta ternyata belum mampu mewujudkan DKI Jakarta
terbebas dari persoalan kemacetan. Keengganan masyarakat menggunakan bis
Transjakarta dikarenakan pelayanan Transjakarta beserta sumber daya manusianya
masih jauh dari harapan masyarakat. Durasi waktu yang dihabiskan masyarakat
saat menunggu kedatangan bis Transjakarta cukup membuat jenuh dan stres masyarakat DKI
Jakarta. Selain itu, pelayanan dari pegawai Transjakarta jauh dari kesan ramah,
bayangkan bagaimana situasi di tiap halte yang disesaki oleh banyak calon
penumpang ditambah dengan arogansi dan sikap cuek para pegawai Transjakarta.
Jalur khusus bis
Transjakarta yakni busway menjadi biang keladi rendahnya kualitas pelayanan
Transjakarta. Kendaraan pribadi semakin terbiasa untuk menggunakan jalur busway
tersebut. Penyerobotan jalur busway jelas sangat merugikan masyarakat, hak
calon penumpang dan penumpang Transjakarta diabaikan oleh masyarakat penyerobot
jalur busway. Kecepatan dan ketepatan waktu menjadi alasan umum dari masyarakat
yang menggunakan jalur busway, akibatnya bis Transjakarta tidak mampu maksimal
dalam melayani masyarakat. Kompleksitas persoalan Transjakarta menunjukkan
pihak BLU Transjakarta tidak berbenah, jumlah armada yang ada saat ini sudah
pasti tidak mampu melayani masyarakat DKI Jakarta, fasilitas di dalam armada
pun semakin hari semakin tidak terurus. Satu hal yang masih dibanggakan dari
Transjakarta ialah harga tiket nya yang masih terjangkau, hal itu karena adanya
subsidi dari APBD DKI Jakarta.
Rencana pihak Pemprov
DKI Jakarta yang ingin memaksimalkan Transjakarta dan jalurnya dengan
sterilisasi jalur busway diharapkan mampu mengembalikan sekaligus meningkatkan
fungsi bis Transjakarta dan jalur busway. Ketepatan dan kecepatan waktu
kedatangan bis Transjakarta di tiap shelter diyakini akan menggugah masyarakat
kembali kepada Transjakarta lalu meninggalkan kendaraan pribadinya. Kebijakan
sterilisasi tentu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.
Kerjasama pun dilakukan dengan pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian khususnya
Polisi Lalu Lintas. Dalam penindakan pelanggaran ada kerjasama dengan pihak
Kejaksaan.
Disaat Pemprov DKI
Jakarta dan pihak lain terkait sedang memulai kebijakan sterilisasi dan
merencanakan adanya sanksi ketat terhadap pelaku pelanggaran penyerobotan jalur
busway datang 1 gagasan dari pihak pengusaha transportasi yang
menginginkan jalur busway dapat digunakan oleh armada/kendaraan lain yang
membawa banyak penumpang. Apapun alasannya penulis tidak setuju dengan gagasan
itu, jelas hal itu merupakan gagasan kapitalis yang muatan kepentingannya tidak
ingin merugi dan memperdaya Pemprov DKI Jakarta. Penulis lebih setuju jika kita
semua konsisten dengan fungsi jalur busway tersebut, dan tujuannya ingin
mengalihkan masyarakat kepada transportasi umum. Sudah cukup kopaja, APTB, atau
nanti Metromini yang dibolehkan melewati jalur busway tersebut. Jangan lagi
ditambah oleh armada para pengusaha-pengusaha yang hanya menginginkan
keuntungan.
Satu contoh armada
transportasi para pengusaha ialah jumlah taksi yang tidak jelas pembatasan
armadanya di DKI Jakarta ini, padahal jumlah masyarakat yang diangkut armada taksi
jelas sangat sedikit, dan cenderung digunakan masyarakat kelas menengah ke
atas. Toh, Pemprov beberapa bulan lagi akan mendatangkan banyak (ratusan
mendekati seribu) armada bis Transjakarta. Harapan penulis terhadap pemangku
kekuasaan DKI Jakarta ini, Gubernur, Wakil Gubernur dan jajarannya jangan mau atau tidak ingin diintervensi oleh para
pengusaha. Sebuah kewajaran jika sebaliknya, bahwa Pemerintahlah yang memiliki
kewenangan intervensi untuk kepentingan publik. Harapan bersama yang
menginginkan Jakarta terlepas dari persoalan kemacetan akan mulai terwujud jika
masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih pada alat transportasi
publik, namun syaratnya transportasi publik Ibukota harus mampu memberikan
kenyamanan dan ketepatan waktu bagi para penumpangnya.
Lampiran Berita
Biarkan Semakin Banyak Orang Menikmati Jalur Bus Transjakarta
Penulis :Josephus Primus Minggu, 17
November 2013 | 02:34 WIB
KOMPAS.com — Selain armada bus khusus, semua bus yang mengangkut banyak
orang harus melewati jalur bus transjakarta. Syaratnya, bus tersebut dilarang
menaikturunkan penumpang. "Jadi, bus-bus tersebut, baik sedang maupun
besar, hanya numpanglewat,"
kata Direktur Utama Blue Bird Group Purnomo Prawiro, Sabtu (16/11/2013). Menurut Purnomo lebih lanjut,
tantangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang mengurangi kemacetan
lalu lintas dengan mengajak semakin banyak orang memanfaatkan angkutan umum.
Maka dari itu, bus khusus tersebut mendapat prioritas dengan jalur khusus.
"Masalahnya adalah armada busbusway saat ini memang kurang," katanya.
Jadilah, bak menjadi kelaziman, jalur bus transjakarta
terlihat lengang. Sementara di sisi jalur bus transjakarta tersebut kemacetan
seolah sama sekali tak bisa terurai.
Lebih lanjut, Purnomo mengatakan, jalur bus transjakarta yang terbuka tak hanya bagi bus khusus adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah di negara-negara lain. Ia memberi contoh, Taiwan dan Belanda juga membebaskan jalur bus untuk tujuan tersebut. "Prinsipnya bus-bus tersebut mengangkut banyak orang," ujarnya.
Sementara itu, kebanyakan kantor-kantor, baik pemerintah maupun swasta, mempunyai bus karyawan. Bus-bus itulah yang harus masuk ke jalur bus transjakarta. Selain itu, menurut hematnya, bus pariwisata pun harus masuk jalur bus transjakarta. "Jadi, biarkan semakin banyak orang menikmati jalur busway," imbuh pemimpin sekitar 30.000 karyawan di perusahaan berlambang burung biru tersebut.
Seturut catatan terkumpul, Pemprov DKI Jakarta mematok target menyediakan 1.353 bus transjakarta hingga akhir 2013. Sampai kini, baru ada 669 bus transjakarta. Rinciannya, 90 bus bermesin diesel, 381 bus berbahan bakar gas (BBG), dan 198 bus gandeng (articulated bus)
Lebih lanjut, Purnomo mengatakan, jalur bus transjakarta yang terbuka tak hanya bagi bus khusus adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah di negara-negara lain. Ia memberi contoh, Taiwan dan Belanda juga membebaskan jalur bus untuk tujuan tersebut. "Prinsipnya bus-bus tersebut mengangkut banyak orang," ujarnya.
Sementara itu, kebanyakan kantor-kantor, baik pemerintah maupun swasta, mempunyai bus karyawan. Bus-bus itulah yang harus masuk ke jalur bus transjakarta. Selain itu, menurut hematnya, bus pariwisata pun harus masuk jalur bus transjakarta. "Jadi, biarkan semakin banyak orang menikmati jalur busway," imbuh pemimpin sekitar 30.000 karyawan di perusahaan berlambang burung biru tersebut.
Seturut catatan terkumpul, Pemprov DKI Jakarta mematok target menyediakan 1.353 bus transjakarta hingga akhir 2013. Sampai kini, baru ada 669 bus transjakarta. Rinciannya, 90 bus bermesin diesel, 381 bus berbahan bakar gas (BBG), dan 198 bus gandeng (articulated bus)
Editor : Josephus Primus

